WONOSARI-RABU KLIWON | Sebagai Bupati Gunungkidul, Sunaryanta telah melaksanakan 10 program prioritas pembangunan. Satu di antaranya mempercantik wajah menuju Wonosari sebagai Ibukota Kabupaten Gunungkidul.
Dia membangun trotoar dari Siyonoharjo hingga Kranon dan 2023 akan dilanjutkan hingga simpang empat Baleharjo, dari sisi sosial ekonomi disoroti warga. Pasalnya, penerima manfaat relatif kecil dibanding pembangunan pertanian dalam arti luas.
Meminjam pola pikir mantan anggota DPRD DIY, Slamet SPD MM masyarakat kabupaten Gunungkidul siapapun dia, memang memiliki hak mencermati dalam arti mengkritik maupun memuji, tetapi harus berdasarkan fakta dan data supaya hasilnya objektif.
Menurut Slamet, yang telah dikerjakan Bupati Sunaryanta ihwal 10 program dalam RPJMD 2021-2026 merupakan objek utama yang harus dibedah. Di luar itu kritikan dan pujian pasti berdasarkan pendapat ngawur.
Hasil pembangunan apa pun itu, secara umum harus berkorelasi dengan meningkatnya perekonomian penduduk. Ini amanat konstitusi, kata Slamet
Dikutip dari Wikipedia, trotoar atau pematang jalan adalah jalur pejalan kaki yang umumnya untuk menjamin keamanan serta keselamatan.
Sebagai Kabupaten berbasis agraria Gunungkidul seharusnya mengutamakan sektor pertanian dikolaborasikan dengan sektor lain menuju ke satu titik, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada masa Pemerintahan Sunaryanta, Publik mengakui bahwa tingkat kemiskinan turun 2 % dari 17 % menjadi 15 %. Warga juga melihat pertumbuhan ekonomi berada di angka 5, 22%.
Tetapi yang diharapkan masyarakat substansinya bukan di situ, melainkan 10 program prioritas Pemda harus benar dirasakan oleh sebagian besar penduduk.
Sebagaimana diketahui pertanian tetap sebagai penyumbang terbesar PDRB yakni 23% lebih.
Penerima manfaat atas pembangunan wajah kota itu berapa gelintir orang, sementara pembangunan pertanian dalam arti luas penerima manfaat jauh lebih besar karena warga Gunungkidul mayoritas bekerja di sektor pertanian.
Mengapa Bupati sunaryanta tidak mengutamakan pembangunan sektor pertanian, tetapi justru memilih wajah kota? Ini rupanya berkaitan dengan postur RPJMD yang tumpang tindih.
Pertanian di program pada item 2, tetapi peternakan dan perikanan dijabarkan tersendiri pada item 3.
Itu overlapping, tetapi bukan mutlak kesalahan Bupati Sunaryanta. Tim perumus RPJMD perlu introspeksi, karena secara redaksional merekalah penyusunnya, dan oleh sebab itu mereka harus bertanggung jawab memperbaikinya.
Warga gunung kidul berharap, kata Slamet sebagai politisi Gerindra, pertanian disetting pada urutan pertama dalam RPJMD, sedangkan sedangkan pembangunan wajah kota ditulis di prioritas kedua.
(Bambang Wahyu)
