Aduan Publik, Nostalgia Yang Terputus

WONOSARI, Jumat Pon – Pesatnya kemajuan teknologi mengaibatkan publik terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui sisi sumbang pikir. Pemda Gunungkidul pernah mengelola hal ini secara sistemik. Saat ini pengeolaan terebut dinilai macet atau terputus. Redaksi menurunkan dua tuisan Slamet, S.Pd. MM, anggoa DPRD DIY secara bersambung.

Jaman Bupati Seharto-Badingah,  Gunungkidul punya SMS CENTER untuk menampung aduan masyarakat. Lewat no. 0811256988 SMS yang masuk, bisa langsung ke meja bupati.

Nomor itu beberapa hari saya hubungi tidak  aktif, minta info Pak Agus Kamtono Humas Pemda Gunungkidul tidak tahu. Kata beliau sekarang  yang menangani Kominfo.

Teknologi semakin maju, Gunungkidul makin berkembang. Masyarakat ingin mengetahui segala informasi penting tentang program pembangunan, serta ingin menyampaikan sumbang saran kepada pemerintah daerah. Di sinilah pentingnya pengelolaan aduan pelayanan publik berbasis internet.

Saya bangga Bupati Gunungkidul Hj. Badingah S. Sos. tidak berganti no. Hp. Facebook dan istagramnya  tetap aktif, dan folowernya puluhan ribu. Medsos bisa menjadi jembatan bagi warga untuk memberikaan informasi kepada bupati.

Saat ini SMS CENTER tidak lagi difungsikan. Di awal pemerintahan Suharto-Badingah, sistem itu hanya berjalan beberapa saat, kemudian eror karena over beban. Hp jaman dulu tidak mampu menampung  ribuan aspirasi warga.

Di era kepemimpnan Badingah-Imawan, aspirasi terwadahi di dalam website. Cara ini kemali tidak mengena, karena saran dan pertanyaan biasanya sangat teknis, sementara Bupati telah menyerahkan perkara tenis kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

SMS CENTER pada era Suharto-Badingah, patut diubah menjadi BBM CENTER, WA CENTER yang posnya berada di masing-masing OPD. Bupati hanya terbuka untuk saluran yang berkaitan dengan kebijakan. Ha ini patut dicoba. (bersambung).

Penulis: Slamet, S.Pd. MM, anggota DPRD DIY dari Fraksi Partai Golongan Karya.