Anggota DPRD DIY Melawat ke Negeri Gajah Putih

377

BANGKOK, Jumat Legi-Lima anggota DPRD DIY melawat ke Thailand selama seminggu, sejak 13 hingga 19 Februari 2019. Slamet, S.Pd. MM, salah satu anggota rombongan menulis laporan perjalanannya, ke redaksi infogunungkidul. Secara bersambung, berikut laporan perjalanan itu.

“Bersyukur kami bisa mengunjungi Bangkok Thailand ( 13 – 19 ) februari 2019, tulis Slamet di awal laporannya.

Negara ini punya Nama resmi Kingdom of Thailand  (Ratcha Anachak Thai). Bahasa resmi  Thai, Inggris  (bahasa sekunder kalangan elit).

Baca juga: 

Presiden Jokowi Mengajak Pers Nasional Menemukan Jati Diri

Negeri Gajah Putih beribukota di Bangkok

Dengan luas 513.115 km2- Thailand bagian utara berbatasan langsung dengan Burma dan Laos. Bagian Selatan dengan Teluk Thailand dan Malaysia. Bagian Barat dengan Burma dan Laut Andaman. Bagian Timur dengan Laos dan Kamboja.

Tentang perbatasan darat, Thailand bersebelahan dengan Burma sepanjang 1.800 km, dengan Kamboja 803 km, dengan Laos 1.754 km, dan dengan Malaysia sepanjang 506 km. Sementara itu, garis pantai negara ini adalah 3.219 km.

Secara kependudukan, etnis Thai 75%, Cina 14%, lainnya 11%, dengan total jiwa sebanyak 67,448.129 orang.

Pemeluk agama Buddha (resmi) 94,6%, Islam 4,6%, Kristen 0,7%; lainnya 0,1%, dengan corak kekuasaan monarki konstitusional.

Artinya, kendati monarki, Thailand menganut trias politika, mengenal pembagian kewenangan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Setelah melalui penerbangan Jogja – Jakarta dengan pesawat GIA, lanjut menuju Thailand Bangkok dengan pesawat THAI AIR LINES turun di Bandara Swarnabumi Bangkok.

Bandara ini terletak di Racha Thewa, di distrik Bang Phli, provinsi Samut Prakan, sekitar 25 kilometer sebelah timur Bangkok. Nama Suvarnabhumi dipilih oleh Raja Bhumibol Adulyadej yang artinya tanah emas.

Bandara ini mempunyai menara kontrol dengan tinggi 132,2 meter, terbilang sebagai bandara dengan menara kontrol tertinggi di dunia.

Luas terminal bandara (563.000 meter persegi) juga menjadikannya sebagai bandara yang mempunyai luas terminal tunggal kedua di dunia di bawah Bandara Internasional Hong Kong.

Di Asia, bandara ini juga menjadi bandara tersibuk keempat di bawah Bandar Udara Internasional Haneda, Bandar Udara Internasional Beijing dan Bandar Udara Internasional Hong Kong.

Sepanjang tahun 1932 hingga 2006, Thailand  punya 16 macam konstitusi dan dilanda 20 kali kudeta militer. Monarki Absolut Thailand dihapus sejak tahun 10 Desember 1932, hari konstitusi Thailand. Monark Thailand menjalankan fungsi legislatif lewat parlemen, eksekutif lewat kabinet, dan yudikatif lewat peradilan.

Baca juga:

Lion, Wings, Dan Citilink, Terapkan Bagasi Berbayar, KKI Gugat Menteri Perhubungan

Istimewanya, Monark Tidak Mengintervensi Pembuatan Keputusan Pemerintahan.

Thailand mempunyai Dewan Negara beranggota 18 orang yang diangkat Monark. Fungsi Dewan Negara memberi nasehat berdasarkan permintaan Monark.

Menteri-menteri dalam kabinet Thailand diangkat oleh Monark tetapi bertanggung jawab kepada Rathasapha.

Thailand berbentuk negara kesatuan dibagi menjadi 77 propinsi (termasuk Bangkok) disebut Changwat. Setiap changwat dipimpin gubernur yang disebut Phuwarachakan.

Phuwarachakan adalah PNS-PNS karir yang diangkat oleh Mendagri, kecuali Gubernur Bangkok  dipilih rakyat.

Dengan Sistem Parlementer, Monark sebagai Kepala Negara, Perdana Menteri sebagai Kepala  Pemerintahan.

Baca juga: 

Badiklat Kejagung Akan Jalin Kerjasama Hukum Dengan Amerika

Parlemen Bikameral (Sapha Phuthaen Ratsadon/ House of Representatives dan  Wuthisapha/ Senate).

Sapha Phuthaen Ratsadon dan Wuthisapha merupakan unsur parlemen Thailand (Rathasapha).

Sapha Phuthaen Ratsadon terdiri atas 500 anggota untuk masa jabatan 4 tahun. 100 orang dipilih lewat sistem proporsional dengan varian Party List (dari parpol), sementara 400 dengan sistem mayoritas dengan varian First-Past-The-Post (dari parpol).

Fungsi utamanya menginisiasi dan memberi persetujuan RUU, merancang anggaran, memilih Perdana Menteri dari antara anggota parlemen, memberhentikan menteri, memonitor administrasi negara, serta bersama Wuthisapha memutuskan masalah-masalah substansial negara seperti masalah konstitusi, prosedur pemerintahan yang penting, deklarasi perang dan damai, serta meratifikasi perjanjian internasional.

Uniknya, untuk menginisiasi mosi tidak percaya kepada perdana menteri, cukup dilakukan lewat 1/5 dukungan anggota Sapha Phuthaen Ratsadon. Disisi lain, Wuthisapha terdiri atas 200 anggota yang dipilih untuk masa jabatan 6 tahun.

Seluruh anggota Wuthisapha dipilih lewat pemilu dengan sistem Mayoritas dengan varian Single Vote dan boleh berasal dari luar parpol.

Fungsi utama Wuthisapha melegalisasi RUU yang sudah diproses oleh Sapha Phuthaen Ratsadon (Wuthisapha tidak punya kewenangan menginisiasi RUU), memonitor administrasi negara, menominasikan pejabat-pejabat yudikatif, memecat politisi negara yang korup.

Setiap anggota Wuthisapha punya hak bertanya setiap menteri. Jika Sapha Phuthaen Ratsadon bubar, maka kuasa membuat UU ada di tangan Wuthisapha.

Penulis: Slamet, S.Pd. MM di Bangkok,  13 februari 2019

Foto      :  Istana Raja Thailand-Ist




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.