Categories: POLITIK

Bawaslu Gunungkidul Cermati Politik Uang yang Membudaya Di Masyarakat

PATUK, Sabtu Wage – Proses pemilihan calon Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Calon Legislatif (Caleg) dilakukan melalui Pemilu serentak 2019. Salah satu perilaku yang sudah membudaya di masyarakat adalah adanya politik uang.

Partai Garuda Gunungkidul, Bakal Gigit Jari

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunungkidul Is Sumarsono, dalam acara Deklarasi Desa Anti Politik Uang, Sabtu, (23/02) di Embung Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul.

Lebih lanjut Is Sumarsono menjelaskan, politik uang dilakukan oleh calon atau tim pemenangannya sebagai pemberi dan masyarakat pemilih sebagai penerima.

“Sebagai upaya menolak praktik politik uang, sebanyak 18 Desa di 18 Kecamatan se Kabupaten Gunungkidul secara partisipatif menginisiasi diri menjadi desa anti politik uang,” ungkap Ketua Bawaslu Guningkidul.

KPUD Gunungkidul Coret DCT, Ngadiyono Tempuh Jalur Hukum

Is Sumarsono menambahkan, untuk menguatkan gerakan anti politik uang, Desa memulai komitmen dan membentuk tim teknis/ gugus tugas anti politik uang.

“Kedepannya, Desa didorong untuk mampu membuat peraturan desa atau peraturan kepala desa tentang Desa Anti Politik Uang yang selanjutnya akan dipakai pijakan semua pihak untuk mendorong pendidikan politik kepada masyarakat,” jelasnya.

APK Dirusak, Suharno Jurkam Partai Nasdem Lapor Ke Bawaslu

Adapun 18 Desa peserta Deklarasi Anti Politik Uang adalah, Desa Nglanggeran, Desa Dengok, Desa Wunung, Desa Candirejo, Desa Hargomulyo, Desa Tancep, Desa Pilangrejo, Desa Bendungan, Desa Rejosari, Desa Tepus, Desa Ngestirejo, Desa Karangwuni, Desa Jerukwudel, Desa Karangduwet, Desa Sawahan, Desa Ngloro, Desa Giriwungu, dan Desa Giriasih.

Turut hadir dalam acara deklarasi tersebut Peserta Pemilu dari Tim Kampanye Paslon dan Partrai Politik, Forkompimcam, Forkompimda, Forkompimprov, Perguruan Tinggi, dan Pawaslucam bersama perwakilan masyarakat. Ag/ig

infogunungkidul