GUNUNGKIDUL-SENIN LEGI | Sugeng Nurmanto anggota DPRD Gunungkidul menyatakan, salah satu cara mengangkat kesejahteraan rakyat adalah dengan membangun dan memberdayakan desa. Ini sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Pembangunan dan pemberdayaan desa yang dilakukan oleh Pemkab, diharapkan berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sugeng Nurmanto, (29-5-2022).
Sebagaimana diketahui, salah satu indikator pemberdayaan desa adalah adanya Indeks Desa Membangun (IDM), sebagaimana tertuang dalam Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM.
Dalam Permendesa tersebut dikenal kategori Desa Mandiri.
Di DIY ini ada pengkategorian desa yang ditetapkan oleh Pemda DIY, seperti Desa Mandiri Budaya, yaitu desa yang mencakup desa budaya, desa wisata, desa preneur dan desa prima, dengan daya dukung anggaran Dana Keistimewaan.
Terkait ini, Sugeng Nurmanto Sekretaris FPAN mengingatkan agar Desa Mandiri yang diamanatkan Permendesa Nomor 2 tidak dilupakan Pemkab.
“Harus ada upaya bersinergi, jalan beriringan. Jangan sampai pengkategorian desa sesuai UU Desa dan Pemda DIY saling menafikan,” pintanya.
Dalam dokumen Perda RPJMD Gunungkidul, OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan target prosentase Desa Mandiri sebesar 13,89%, setara dengan 20 desa pada tahun 2022, dengan baseline di tahun 2020 sebesar 9,72% atau setara 14 desa.
“Artinya dari tahun 2020 ke tahun 2022 minimal Bupati harus nambah 6 Desa Mandiri, syukur lebih,” terang Sugeng Nurmanto.
Bupati tentu juga harus berupaya agar desa-desa di Gunungkidul bisa menjadi Desa Mandiri Budaya.
Saat ini terdapat 10 Desa Mandiri Budaya se DIY, 4 diantaranya adalah desa di Gunungkidul.
“Target Desa Mandiri Budaya di Gunungkidul dan realisasinya silakan koordinasi dengan Pemda DIY. Bagi kami Fraksi PAN, yang terpenting baik Desa Mandiri maupun Desa Mandiri Budaya adalah bagian dari pembangunan dan pemberdayaan desa yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat” pungkas Sugeng Nurmanto.
(Bambang Wahyu)
