Ibarat barat bayi, sejak kelahirannya Goa Pindul ditangani oleh ‘bidan profesional’ bukan oleh ‘dukun’ yang akrab dengan bahasa alam. Dukun yang bijak selalu menjaga keseimbangan dan kebersamaan. Dia, menolong jabang bayi, tidak berharap memperoleh upah, prinsipnya menolong kelahiran.
Pindul sebagai bagian dari ribuan, bahkan jutaan taman bumi (geopark), oleh kedua orang tuanya (Pemerintah serta DPRD), tidak dijaga dengan baik, padahal, UUD 1945 mengamanatkan, bumi, air beserta seluruh isinya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Implikasinya, seperti yang acap digunakan Slamet, S.Pd. MM, anggota DPRD DIY, Pindul tidak hanya milik warga Desa Bejiharjo. Pindul adalah kekayaan yang secara undang-undang adalah milik seluruh warga Gunungkidul.
Kondisi riil, sebagaimana saat ini terjadi, Pindul sementara dikuasai oleh segelintir orang. Yang menjadi payung pengelolaan taman bumi tercantik di dunia ini, bukan undang-undang, bukan peraturan daerah, bukan peraturan bupati, melainkan selembar surat pernyataan.
Secara tersirat, dalam surat pernyataan tersebut seperti ada pebisnis yang sok jagoan, seolah-olah dia seorang pengusaha sekaligus penguasa tunggal.
“Kamu mau setor ke kami Rp 15.000,00 per orang, maka kamu boleh bawa tamu ke Pindul,” demikian substansi tekanan yang ditodongkan ke sejumlah pelaku bisnis di Pindul.
Praktek serupa itu belakangan ini makin memicu konflik yang tak kenal ujung pangkal. Produk hukum yang wujudnya perda, dalam hal ini tidak bermakna dan tidak dipatuhi.
Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak perda hanya mengaum tetapi taringnya tumpul. Dinas Pariwisata tidak punya sikap. DPRD cukup menonton dari jarak jauh.
Berdasarkan kenyataan di atas, dalam diskusi sekala angkringan, sahabat saya, Slamet, S.Pd. MM. atas nama pribadi berniat menguliti Pindul, sekalian sebagai kado hari jadi Gunungkidul ke 186. Tujuannya hanya satu, agar rejeki taman bumi itu bermanfaat untuk semua orang.
Penulis: Maretha
