Habis Ditendang, Dinas Peternakan Dielus-Elus

WONOSARI-SENIN WAGE | Dinas Peternakan pada era pemerintahan Hj. Badingah berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pada masa Badingah pula Dinas Peternakan dihapus, digabung ke Dinas Pertanian dan Pangan.

“Tahun 2016, Fraksi Demokrat mempertahankan agar Dinas Peternakan tetap ada tetapi saat itu kalah suara, karena kebijakan penghapusan itu diambil suara terbanyak,” ujar Eko Rustanto politisi Demokrat, di gedung dewan, 12-7-2021.

Artinya, penghapusan Dinas Peternakan itu dilakukan oleh Bupati bersana DPRD, meski tidak dijelaskan soal argumen hukumnya secara ditail.

Pada saat Bupati Sunaryanta berkuasa, sejak 26 Februrari 2021, Dinas Peternakan kembali diangkat ke permukaan untuk dipisah dari Dinas Pertanian dan Pangan.

Alasan yang dikemukakan bidang peternakan menjadi bagian dari janji politik saat Sumaryanto berkampanye dalam pilkada 2020.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, SE di awal Januari 2021 memang pernah menyatakan, bahwa DPRD (terutama PDIP) akan menagih janji politik Sunaryanta.

Senin 12-7-2021, Raperda Kelembagaan segera disetujui bersama di forum paripurna terbuka secara zoom meeting.

Peternak Gunungkidul, ada Dinas Peternakan ataupun sebaliknya, tidak terpengaruh sama sekali.

“Mereka tetap piara ayam, kambing, sapi dan lainnya,” ulas pengamat Joko Priyatmo (Jepe) saat diminta pendapatnya.

Jepe mencatat, Dinas Peternakan sebelum dihapus pernah dipimpin drh. Krisna Berlian, dan perkembangan ternak terutama sapi putih cukup memadai.

Dia menyayangkan saja, mengapa pada era Badingah Dinas Peternakan itu dihapus, sementara diakui bahwa Gunungkidul merupakan lumbung ternak DIY. (Bambang Wahyu)