JOKOWI PANGKAS BERAS UNTUK LIBAS KETIDAKADILAN

WONOSARI, KAMIS PON–Sedikit yang mau menyimak, bahwa pembagian beras sejahtera, yang pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinamai Raskin (beras jatah untuk keluarga miskin adalah diskriminasi lidah. Di dalam program Raskin, sekarang Rastra, terjadi ketidakadilan tetapi cenderung dibiarkan. Mulai April 2018, Presiden Joko Widodo mengubah kebijakan, kemudian memangkas ketidakadilan tersebut.

Para pejabat setingkat Kades atau Camat ke atas, jarang memiliki keberanian turun ke dapur orang-orang miskin, yang oleh penguasa dicatu 10 kg beras per bulan.

Meja makan keluarga miskin sangat sederhana. Menu tiap hari berupa nasi putih, sambel bawang, semur telor, atau sayur lodeh. Bagi Si Miskin itu merupakan menu hebat.

Nasi yang dikonsumsi adalah jatah Raskin atau Rastra dari Pemerintah. Tidak pernah terbayang, bahwa nasi putih yang dimakan si Miskin berbeda dengan yang ada di meja makan para pejabat.

Ada perbedaan tetapi tidak pernah dibahas dalam kesempatan sidang kabinet ataupun sidang di gedung parlemen. Nasi yang berasal dari Raskin atau Rastra, dimakan saat anget berbau apek, dimakan setelah dingin rasanya kenyal dan keras.

Meski demikian, sepanjang Raskin atau Rastra tidak berkutu, si Miskin tidak pernah protes. Mereka tetap memasaknya dengan cara mencampur beras kualitas premium, supaya lebih enak.

Secara kualitas, nasi yang dikonsumsi si Miskin berbeda dengan yang dimakan para pejabat. Inilah fenomena ketidakadilan yang dimaksud.

Presiden Joko Widodo, mulai April 2018 mengubah jatah Rastra menjadi Bantuan Non Tunai (BNT) berupa kartu senilai R110.000,00. Si Miskin bebas berbelanja beras berkualitas dan lauk di warung yang telah ditunjuk Pemerintah.

Itu artinya, keluarga miskin tidak lagi mengkonsumsi nasi berbau apek dan kenyal. Lidah orang miskin dan lidah pejabat, sekurang-kurangnya menikmati beras yang kualitasnya tidak jauh-jauh amat. (Bambang Wahyu Widayadi)