Pada Ramadhan 2022: Dialektika Pemda Gunungkidul “Kumuh”

WONOSARI-JUMAT KLIWON | Dialektika ketatanegaraan Kabupaten Gunungkidul mengalami kemunduran cukup parah. Kerjasama antara Eksekutif dengan Legeslati tidak sejalan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dua institusi tersebut pada masa pemerintahan H. Sunaryanta tidak kolektif kolegial, tetapi justru egois kemudian melahirkan benturan-benturan.

Dalam hal Perda APBD 2021 yang sedang akan dijalankan di semester satu 2022 dihalangi DPRD dengan alasan dokumen RPJMD yang ada di Eksekutif berbeda dengan yang ada gedung DPRD. Sebenarnya perbedaan tersebut seperti apa rakyat juga tidak pernah tahu.

Efeknya, secara nyata masyarakat terbelah dua saling berhadapan. Satu pihak berada di kubu Eksekutif, pihak yang lain ada di pihak Legeslatif. Contoh terhangat debat kusir soal tugu tobong gamping bundaran Siyonoharjo.

Ini benar-benar kacau, semrawut, padahal pada pemerintahan lama selama 15 tahun tidak terjadi absurditas seperti itu.

Tidak ada perbaikan performen atau kinerja Eksekutif dan Legeslatif, bukan tidak mungkin masyarakat akan skeptis pada pemilu serentak 2024 mendatang.

Bambang Krisnadi, pensiunan Birokrat Pusat sekaligus mantan anggota DPRD DIY mengingatkan, bahwa menurut para ahli, dan Ilmu titen, sebuah pemerintahan yang di awal kebijakan sudah gaduh, itu berdampak pada jalannya pemerintahan akan berakhir tidak maksimal.

“Bahkan bisa membawa malapetaka politik. Maka ayo kita peduli dengan tulus, untuk meluruskan kebijakan yang mengarah pembelokan, supaya pemerintahan ini tidak gaduh lagi. Demi masyarakat, Eksekutif jangan mengandalkan egoisme regulatif, cari formula yang terbaik,” ujarnya 28-4-2022. (Bambang Wahyu)