Padat Karya Rp 11,24 Triliun, Gunungkidul Tak Kebagian

JAKARTA, Sabtu Legi –Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai Program Padat Karya atau Cash for Work. Program dilaksanakan di 12 kabupaten pada 10 provinsi. Sebaran dana menjangkau Sumatra, Jawa dan Sulawesi sebesar Rp 11,24 triliun, Gunungkidul tidak kecipratan.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso menyebutkan, pelaksanaan padat karya menyangkut berbagai pertimbangan.

“Pemilihan lokasi berdasar pada jumlah petani, dan jumlah penerima manfaat,” jelas Imam di Jakarta, Kamis (4/1).

Seperti dikutip Sekretariat Kabkabinet, 12 kabupaten tersebut meliputi (1). Dharmasraya (Sumatea Barat), (2). Muko-muko (Bengkulu), (3). Musi Rawas (Sumatra Selatan), (4). Lampung Tengah (Lampung), (5). Kota Serang (Banten), (6). Majalengka (Jawa Barat), (7).Sragen, (8). Grobogan, dan (9). Cilacap (Jawa Tengah), (10). Gorontalo (Provinsi Gorontalo), (11) Bolang Mongondow (Sulawesi Utara), dan (12). Konawe (Sulawesi Tenggara).

Imam Santoso  berharap, integrasi pelaksanaan proyek padat karya di lingkungan Kementerian PUPR akan memberikan hasil pembangunan yang lebih optimal di kabupaten bersangkutan.

Pelaksanaan program padat karya ini menurut Imam bermata ganda, pertama membuka lapangan kerja baru, kedua mengatasi kesenjangan.

Program padat karya 2018 menyerap 263.646 orang tenaga kerja atau sebanyak 20,5 juta hari orang kerja (HOK).

“Upah yang dibayarkan secara harian mencapai Rp 2,4 triliun dari total alokasi sebesar Rp11,24 triliun,” paparnya.

Ditambahkan, untuk padat karya, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 11,24 triliun dari total Rp 107,3 triliun di 2018.

Sayangnya, tahun 2018 Kabupaten Gunungkidul tidak kebagian. Sementara padat karya yang didanai APBD, hingga berita ini diturunkan, ada dan tidaknya, belum terkonfirmasi. Redaksi