Categories: PEMERINTAHAN

Parpol Diminta Segera Laporkan Bantuan Keuangan

WONOSARI, Rabu Pahing – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) mengingatkan kepada partai politik untuk segera membuat Laporan Pertanggungjawaban terkait Bantuan Keuangan partai poltik tahun 2017.

Dikatakan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul, Drs. Wahyu Nugroho, MSi, melalui Kabid Poldagri dan Ormas, Arkham Mashudi, S.STp, bahwa berdasarkan Permen Dalam Negeri Nomor 6/2017, tentang Perubahan Permen Nomor 77/2014, tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan LPJ penggunaan bantuan keuangan parpol.

Dan peraturan BPK No.2/2015 tentang pemeriksaan bantuan keuangan parpol yang bersumber APBN/APBD, parpol berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada BPK.

“Laporan itu selambat-lambatnya 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” terang Arkham, Rabu, (13/12).

Mengingat tahun anggaran 2017 akan berakhir, maka dimohon agar parpol penerima bantuan untuk segera mempersiapkan LPJ sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disisi lain Arkham membeberkan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2017.

“Total bantuan keuangan untuk 9 Parpol di Gunungkidul sebesar Rp.1.082.431.000,-,” ujarnya.

Jumlah bantuan keuangan tersebut dibagi untuk 9 parpol yang memiliki kursi di DPRD Gunungkidul dan nilai bantuannya berbeda-beda, tergantung dari perolehan suara yang sah pada Pemilu tahun 2014 silam.

Adapun pembagian bantuan keuangan di tahun 2017 sebagai berikut :

PDI memperoleh bantuan Rp. 287.335.000,-

PAN mendapat Rp. 155.254.000,-

Golkar Rp. 153.154.000,-

Gerindra Rp 124.380.000,-

Demokrat Rp. 90.735.000,-

Nasdem Rp. 80.661.000,-

PKS Rp. 79.721.000,-

PKB Rp. 77.049.000,- dan

Hanura Rp. 34.142.000,-

Bantuan ini menurut Arkham setiap tahun sama besaranya selama 5 tahun.

“Kalau ada pemilu legislatif lagi baru ada perubahan anggaran,” pungkasnya.