Pembangunan RTLH Tak Seiring Dengan Pengembangan Dunia Pariwisata

WONOSARI, Jumat Kliwon–Pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) disoroti tidak memiliki konsep, terutama jika dikaitkan dengan pengembangan pariwisata. Edi Susilo, anggota DPRD Gunungkidul, Partai Amanat Nasional (PAN), menyatakan, organisasi pemerintah daerah (OPD) Gunungkidul berjalan tak seiring.

“Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pariwisata, bergerak sendiri-sendiri,” ujar mantan Kepala Desa Kedungpoh, di gedung dewan (16/03).

Anggota Komisi  B, DPRD Gunungkidul ini mengambil contoh, ribuan rumah tradisional bentuk limas dan kampung, satu demi satu hilang karena program RTLH yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Menurut Edi, Dinas Sosial, selaku pengguna anggaran, meniadakan konsep pelestarian budaya.

“Rumah limas atau kampung dibongkar, diganti bangunan berukuran 5×7 meter,” sesal Edi Susilo.

Menurut Edi, pembangunan RTLH harus diselaraskan dengan tekad Bupati, yakni memajukan budaya lokal untuk menunjang perkembangan dunia pariwisata.

Dia menunjuk angka, tahun 2018 Gunungkidul bakal memugar 1.500 RTLH, dari total 24.000 yang direncanakan.

Kelemahan yang dia catat, OPD yang ditugasi tidak melakukan identifikasi. berapa rumah yang memang harus dirobohkan dan berapa rumah yang secara budaya patut diselamatkan.

Dihubungi terpisah, Agus Kamtono selaku Kepala Dinas Kebudayaan menyatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak.

“Kalau rumah yang direhap memang benar-benar rapuh, kami tidak bisa campur tangan,” jelas Agus Kamtono.

Berbeda dengan rumah limas atau kampung  yang masih agak kokoh, lanjut dia, Dinas Kebudayaan bisa memberi saran, tidak perlu dirombak atau dirobohkan, tetapi disempurnakan.

Tetapi menurutnya, dana yang terbatas bisa menjadi kendala tersendiri. Swadaya warga pasti lebih besar dari stimulan RTLH yang diberikan. Agung Sedayu-ig