Pembuatan Sertifikat Lewat Program PTSL Itu Berbayar

WONOSARI – Kamis Wage | Di kalangan masyarakat selama tiga tahun terakhir, terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terjadi pemahaman yang salah kaprah. Program prioritas PTSL sering dimaknai gratis, padahal faktanya berbayar.

Pada tingkat lapangan, di Kabupaten Gunungkidul terjadi simpang siur pengambilan kebijakan soal besaran penarikan biaya PTSL, sehingga membuka kemungkinan perbedaan penetapan biaya oleh masing-masing desa.

 

 

Kesimpangsiuran beban biaya PTSL terjadi sejak Presiden Joko Widodo mencanangkan progran tersebut awal tahun 2015.

Kala penyerahan secara simbolis sertifikat PTSL di Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Jokowi mengingatkan, agar soal pungutan, Kepala Desa tidak bertindak main-main.

Sebelum program PTSL, permohonan sertifikat itu berlabel Prona. Tidak sedikit Kepala Desa di Gunungkidul  yang  terseret ke pusaran hukum, gara-gara dianggap melakukan pungutan yang tidak memiliki landasan hukum. Sebut misalnya Kades Sidorejo, Sakino, S.Pd.

Mengantisipasi ketidaksamaan  pembiayaan dan kemungkinan besar kecilnya beban biaya PTSL lahirlah regulasi, berupa Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Nomor 25/SKB/V/2017, dan 590-3167A-2017, juga Nomor 34 Tahun 2017.

Mendagri, kala itu Tjajo Kumolo memerintahkan kepada Bupati/Walikota untuk menganggarkan biaya PTSL, yang tidak ditampung dalam APBN dan APB-Des ke dalam APBD sesuai keuangan daerah.