Pernyataan Dewan Pers Dianggap Mengingkari Hak Asasi Manusia

67

JAKARTA, MINGGU KLIWON-Kedaulatan rakyat yang dijamin oleh negara melalui UU Pers sebagai hak asasi manusia telah diingkari oleh pernyataan Dewan Pers melalui surat yang dibuatnya. Dewan pers hanya mengkui 2.200 media, dari 47 ribu media massa di Indonesia, sisanya dianggap melakukan praktek abal-abal.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Hence Mandagi, dalam press releasenya Sabtu (28/07).

Dikutip dari www.sinarpagibaru.id, dia menyayangkan, kedaulatan rakyat yang dijamin oleh negara melalui UU Pers sebagai hak asasi manusia telah diingkari oleh pernyataan Dewan Pers. Lantaran hanya mengakui 2.200 media, dari 47 ribu media massa, sebagai media professional yang terverifikasi. Sisanya dianggap melakukan praktek abal-abal dan hanya sebagai alat untuk memudahkan pemerasan terhadap orang, pejabat, pemerintah daerah, maupun perusahaan.

Dewan pers bahkan mengklaim dalam suratnya bahwa penyalahgunaan media maupun profesi wartawan oleh kelompok yang abal-abal tersebut, sehingga Dewan Pers membuat Nota Kesepahaman dengan Polri.

Pada dasarnya, lanjut dia, Dewan Pers menyatakan, pidana bisa dikenakan bila memang ada niat buruk dalam pemberitaan dan alasan lainnya. Bahkan jerat pidana dalam UU ITE pun bisa dikenakan dalam konteks pemberitaan karena yang menulis dianggap bukan wartawan. Ini membuktikan Dewan Pers telah melecehkan kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia, tegasnya lagi.

Hance menerangkan, Pasal 2 UU Pers menyebutkan; Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dan ditegaskan kembali pada Pasal 4 ayat (1) UU Pers berbunyi : “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, jelas Mandagi menandaskan, kemerdekaan pers adalah wujud dari kedaulatan rakyat yang dijamin sebagai hak asasi manusia.

Dalam suratnya juga, diterangkan, Dewan Pers mengklaim ada 12.000 wartawan yang sudah ikut uji kompetensi melalui 27 lembaga penguji yang terdiri dari sejumlah perguruan tinggi, lembaga pendidikan, perusahaan pers PWI, PWI, AJI, dan IJTI.

Menurut Mandagi, dari total 12.000 wartawan yang sudah mengikuti Iji Kompetensi Wartawan tersebut umumnya dikenakan biaya sebesar 1,5 juta rupiah hingga 3,5 juta rupiah per orang. Bisa dihitung ada berapa besar dana yang berhasil diraup dari wartawan dalam kegiatan UKW tersebut.

Jelas ada kegiatan ekonomi dalam pelaksanaan UKW namun tidak ada setoran resmi ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Padahal milyaran rupiah mengalir dari kegiatan UKW ini.

“Oleh karena itu, aparat hukum wajib mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan Dewan Pers terait kegiatan ekonomi dalam praktek UKW tersebut,” pinta Mandagi.

Disamping itu, 27 Lembaga Sertifikasi Profesi atau lembaga penguji kompetensi yang disebut Dewan Pers adalah murni perbuatan melawan hukum. Sebab, menurutnya, lembaga yang paling berkompeten melaksanakan sertifikasi profesi adalah LSP yang diberi lisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan bukanya oleh Dewan Pers yang bentuknya berupa Surat Keputusan.

Undang-Undang yang dilanggar dalam pelaksanaan UKW dengan LSP versi Dewan Pers adalah undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sangat jelas disebutkan pada Pasal 18 Ayat (4): “Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang independen.”

Kegiatan UKW di atas juga melanggar Pasal 1 ayat (1) dan (2), dan Pasal 3, serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah tentang BNSP. Jadi sangat jelas di sini bahwa Lembaga yang berwenang mengeluarkan lisensi bagi Lembaga Uji Kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Profesi adalah BNSP bukannya Dewan Pers. “Ke 27 LSP yang ditunjuk Dewan Pers pasti illegal karena tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang,” pungkasnya.

Lebih jauh dari persoalan di atas, Mandagi menambahkan, pernyataan Dewan Pers lewat suratnya tersebut berpotensi menghilangkan kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi ratusan ribu wartawan yang bekerja di 43 ribu media yang ditutup aksesnya oleh Dewan Pers ke seluruh jajaran pemerintahan di pusat maupun di daerah termasuk ke perusahaan di seluruh Indonesia.

Padahal pemerintah kini tengah gencar berupaya menciptakan lapangan pekerjaan namun Dewan Pers justeru sibuk memberangus perusahaan media.

Akses ekonomi yang ditutup oleh Dewan Pers terhadap perusahaan pers melalui surat edarannya tersebut akan berdampak buruk bagi puluhan ribu perusahaan pers tersebut dan dapat menciptakan ratusan ribu pengangguran baru.

Padahal, secara hukum, setiap warga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2).

Kemudian dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Selain itu, dalam Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan atau meningkatkan taraf kehidupan yang layak bagi setiap warga Indonesia, pemerintah wajib menciptakan lapangan pekerjaan untuk seluruh warga Indonesia.

Ini sesuai dengan kewajiban pemerintah atas pemenuhan hak-hak warga Indonesia, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati,melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Dengan demikian Presiden Jokowi harus turun tangan mengatasi masalah ancaman kemerdekaan pers dan kesejahteraan wartawan tersebut.

“Presiden tidak boleh tutup mata atas persoalan pers yang terjadi saat ini,” pungkasnya (Jk/ig)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.