Rukamta Gugat BPD Dadapayu, Pemkab Pilih Jadi Nonton

SEMANU, Rabu Kliwon– Surat usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadapayu tentang pemberhentian sementara terhadap Kades Rukamto berbuntut panjang. Melalui kuasa hukum, Rukamto menggugat BPD ke pengadilan Negeri Wonosari. Sementara, Pemkab memilih bersikap tunggu dengar.

Oncan Poerba, SH, kuasa hukum Rukamta ketika dihubungi media membenarkan, kliennya telah mengajukan Gugatan Perdata ke PN Wonosari, menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan  BPD Desa Dadapayu.

“Gugatan perdata itu sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 13 Juni 2017 sebagaimana telah teregister dalam  Perkara Perdata No. 25/Pdt.G/2017/PN.Wno,” jelas Onca, 14/06/17.

Usulan BPD yang kemudian muncul surat pemberhentian sementara dari Bupati, menurut Oncan merugikan kliennya. Ia  berharap  BPD  tidak lagi membuat keputusan apapun,  sampai ada keputusan hukum tetap dari PN Wonosari.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Sudjoko S.Sos., M.Si, mengaku bahwa telah  mengetahui adanya gugatan Kades Dadapayu.

“Kita ikuti saja. Tunggu  proses hukum, hasilnya  nanti bagaimana,” ucap Sudjoko.

Bahkan diakui, bahwa pengajuan pemberhentian Kades Dadapayu secara permanen oleh BPD sudah masuk di meja Bupati.

“Nanti, hari jum’at (16/06/17) baru akan kita tindaklanjuti sesuai instruksi Bupati. Semua perlu dikaji terlebih dahulu.  Nanti melibatkan berbagai pihak seperti inspektorat,  camat dan BPD,” pungkasnya.  Reporter:  W. Joko Narendro.