Sembilan Puluh Lima ASN Gunungkidul Dilantik Bupati

WONOSARI, JUMAT PON –  Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos, di Bangsal Sewoko Projo, Jumat (05/10), melantik 95 ASN, terdiri dari Jabatan Tinggi Pratama,  Jabatan Administrator dan Pengawas Pegawai Negeri Sipil.

Sigit Purwanto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah menjelaskan, 95 terlantik meliputi 4 jabatan tinggi  pratama. Rotasi Administrator  11,  mutasi  11, dan jabatan pengawas promosi  41, pengawas mutasi 28.

Empat jabatan tinggi pratama diantaranya, Saptoyo, S.Sos, M.Si menjabat  Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,  sebelumnya dia menjabat staf ahli Bupati bidang hukum, pemerintahan dan politik.

Drh. Krisna Berlian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, sebelumnya menjabat staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Ir. Purnamajaya,  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebelumnya menjabat Kadis Kominfo.

Ir. Khaeruddin, menjabat Staf ahli Bupati bidang Ekonomi dan Pembangunan, sebelumnya menjabat sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan.

Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S.Sos dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pejabat terlantik.

Dia meminta, jabatan yang diberikan supaya diterima dengan syukur, sekaligus  optimis dan berkomitmen kuat untuk menjalankannya.

Tugas unsur pimpinan, menurut Bupati merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan optimis dan mawas diri.

“Banyak perubahan dan dinamika dalam  lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Bupati.

Apatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Gunungkidul, lanjutnya,  menjadi salah satu unsur strategis dan sangat menentukan terwujudnya visi Kabupaten Gunungkidul.

ASN harus selalu memiliki motivasi positif untuk mengembangkan dirinya, sehingga mampu meningkatkan kualitas kerja.

Pemberdayaan sejumlah potensi Kabupaten Gunungkidul untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan membutuhkan penanganan yang lebih intensif melalui program-program  kreatif dan inovatif.

Dalam hal ini, setiap pimpinan  OPD, dituntut peran aktifnya untuk berkontribusi membawa manajemen organisasi yang lebih baik dan berkualitas.

Program dan kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan publik,  diarahkan pada upaya menciptakan pemerataan pembangunan dan  iklim investasi yang positif. (Joko)