Sunaryanta Mustahil Lari Cepat Karena OPD Terlalu Gemuk

WONOSARI-SENIN PAHING | Sugeng Nurmanto anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi PAN meragukan, kemampuan Bupati Sunaryanta dalam berlari cepat membawa slogan Gunungkidul Membangun.

Dia beralasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlalu gemuk, sehingga beban operasional bertambah paling tidak Rp 1 milyard per tahun.

Rabu, 30 Juni 2021 lalu, dalam Rapat Paripurna DPRD Gunungkidul, Bupati Sunaryanta menyampaikan Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomer 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Anggota Pansus DPRD Gunungkidul, Sugeng Nurmanto, SH menjelaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Gunungkidul yang diusulkan Bupati meliputi pembentukan 2 (dua) Sekretariat yaitu Sekretariat Daerah tipe B dan Sekretariat DPRD tipe A. Dibentuk pula satu Inspektorat Daerah dengan tipe A. Sementara untuk Dinas Daerah, direncanakan dibentuk 20 Dinas.

“Dua Dinas yakni Dinas Pemuda dan Olahraga tipe B merupakan pemisahan urusan dari Dinas Pendidikan, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tipe A, pemisahan urusan Dinas Pertanian dan Pangan”, terang Sugeng Nurmanto di gedung dewan, 5-7-2021.

Sementara itu, kata Sugeng, ada Dinas yang dihilangkan atau dilebur yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Urusan Tenaga Kerja digabung ke Urusan Koperasi dan UKM sekalian dengan Urusan Perindustrian, sehingga menjadi Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, dan Tenaga Kerja dengan tipe A.

Dengan penggabungan ini, maka urusan Perdagangan berdiri sendiri sebagai Dinas Perdagangan dengan tipe B, sementara urusan Transmigrasi, karena nilai variabelnya kecil, menjadi Seksi pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, dan Tenaga Kerja.

Beberapa Dinas mengalami perubahan nomenklatur karena penggabungan urusan yang diampu.

Dinas Sosial mendapat tambahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A.

Sementara DP3AKBPMD menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan KB dengan tipe A.

Sementara beberapa Dinas lainnya tetap yaitu Dinas Kesehatan tipe A, Dinas Kependudukan dan Capil tipe A, Dinas Perhubungan tipe B, Dinas Kominfo tipe A, Dinas Kebudayaan tipe B, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A, Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman tipe A, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tipe B, Dinas Lingkungan Hidup tipe B, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, Dinas Kelautan dan Perikanan tipe B; dan Dinas Pariwisata tipe A.

Di samping itu, selain dibentuk Satpol PP dengan tipe B, tetap ada 5 (lima) Badan seperti sediakala, hanya ada perubahan klasifikasi pada BPBD menjadi klasifikasi A. Badan lainnya adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dengan tipe B, BKAD tipe A, Bappeda tipe A, dan Badan Kesbangpol tipe A,

“Semua sedang dibahas di Dewan. Apakah usulan Eksekutif tersebut disetujui semua atau disetujui dengan perubahan, tergantung pembahasan yang ada di Dewan”, terang Sugeng Nurmanto, SH, Sekretaris FPAN DPRD Gunungkidul.

Dari Raperda yang diajukan Eksekutif tersebut, dapat diketahui bahwa dibandingkan dengan Susunan Perangkat Daerah yang lama, ada penambahan struktur organisasi 2 (dua) jabatan eselon II, 3 (tiga) jabatan eselon III dan 23 (dua puluh tiga) jabatan eselon IV.

“Artinya Susunan Perangkat Daerah menjadi lebih gemuk dengan konsekuensi tambahan pembiayaan terhadap tunjangan sekitar 1 (satu) Milyard rupiah,” tegasnya.

Fraksi PAN akan memastikan bahwa seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemda dapat tertangani secara baik dan menyeluruh dengan susunan Perangkat Daerah yang akan dibentuk. (Bambang Wahyu)