Terlalu Sering Rotasi PNS, Bupati Sunaryanta Kembali Disorot

GUNUNGKIDUL-RABU LEGI | Belum genap setahun pegang kekuasaan (26-2-21-26-2-22) Bupati H. Sunaryanta merotasi pejabat PNS tiga kali, di awal Januari 2021, pada Desember 2021, dan Awal Januari 2022.

Slamet S.Pd.MM. politisi Gerindra juga Budi Martono, mantan Sekda Gunungkidul menyoroti kebijakan Sunaryanta sebagai tidak elok. Sepertinya Sunaryanta tidak ambil pusing, biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu.

Bupati Sunaryanta berpendapat bahwa rotasi pejabat adalah sesuatu yang rutin dan wajar. Hal itu dilakukan untuk mempercepat capaian visi dan misi kabupaten Gunungkidul.

PNS yang dirotasi, menurut Bupati Sunaryanta selama 3 bulan akan dilakukan evaluasi dan pemantauan ketat. Jika tugas tidak dilaksanakan maksimal, mereka akan dirotasi ulang.

Menanggapi kebijakan Bupati Sunaryanta, Slamet, S.P.d MM, mantan Anggota DPRD DIY menulis, Bupati sebaiknya jangan terlalu sering melakukan mutasi pejabat di lingkungan OPD, karena hal itu akan berdampak pada serapan anggaran belanja APBD.

Secara umum, dengan adanya kebijakan politik, pejabat baru tentunya membutuhkan waktu untuk penyesuaian pada proses belanja yang telah berjalan.

“Akibatnya, penyerapan anggaran belanja pastinya jadi tak maksimal,” kata Slamet, (5-1-22).

Lain sudut pandang, Ir. Budi Martono, M.S.i menyoroti dari sisi dampak psikologis pejabat.

Begitu sering dilakukan rotasi tidak ada jaminan terjadi penyegaran, yang pasti malah efect psikologis di kalangan ASN.

“Walaupun benar bahwa ASN harus bersedia ditempatkan di unit kerja mana pun, tetapi untuk mengantisipasi dampak psikologis dari mutasi yang terlalu sering maka kebijakan mutasi pegawai hendaknya dilaksanakan secara konsekuen dan mempertimbangkan
hasil analisis jabatan,” kata Budi Martono.

Bukan Sunaryanta kalau tidak kukuh pendirian. “Bulan depan kami akan lakukan rotasi mutasi untuk Eselon II agar pejabat tidak terlalu lama di satu OPD,” tegas Sunaryanta. (Bambang Wahyu)