Warga Gunungkidul Digiring Membentuk Usaha Kecil dan Menengah

416

WONOSARI-MINGGU KLIWON | Heri Nugroho S.Sn. Wakil Ketua DPRD dan sejumlah tokoh Gunungkidul meluruskan pandangan masyarakat tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tahun 2021 pembinaan UKM memang sedang gencar dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, demi peningkatan taraf hidup.

“Karena sepengetahuan saya, masyarakat yang punya usaha kecil itulah yang didorong membuat UKM agar bisa mendapatkan akses baik modal, pemasaran maupun yang lain,” ujar Heri Nugroho di gedung dewan, Senin 14-6-2021

Pernyataan di atas terkait dengan kenyataan bahwa hampir setiap lurah di Gunungkidul yang jumlahnya 144 giat membina dan mengarahkan warganya ke arah pembentukan UKM. Ini dimaknai oleh publik, bahwa pemerintah mendorong hampir setiap warga untuk menjadi ‘pengusaha’. Apakah tafsir itu keliru?

Menurut Heri Nugroho tidak salah. Tetapi, menurutnya, kalau pemerintah mendorong tumbuhnya UKM itu hanya masyarakat yang punya embrio usaha saja.

“Jadi bukan untuk setiap warga. Maksudnya agar masyarakat yang punya embrio usaha bisa diakui keberadaannya, supaya memperoleh bantuan serta fasilitas yang lain, terlebih di masa pandemi,” tegasnya.

Pemikiran Heri Nugroho didukung Eko Rustanto, politisi Demokrat yang bergabung di Fraksi Gerindra DPRD Gunungkidul.

Penggunaan istilah semua warga didorong menjadi pengusaha menurut Eko Rustanto tidak sepenuhnya benar.

“Pemerintah sedang menggiatkan UKM memang iya. Itu merupakan kebijakan untuk menggerakkan perekonomian agar konsep ekonomi kerakyatan menjadi nyata, bukan hanya angan-angan” tegas Eko Rustanto.

Pendapat yang sama dilontarkan Ari Siswanto politisi PKS. Dia menyatakan, semangat interpreneur atau jiwa wirausaha memang harus ditumbuhkan di hati dan pikiran warga. Paling tidak, menurut Ari Siswanto, Gunungkidul harus merujuk tema besar yang diusung Gubernur DIY, yaitu Jogja Renaisans.

“Intinya adalah untuk penguatan pelaku usaha,” timpal Bambang Krisnadi, mantan anggota DPRD DIY, melalui aplikasi WhatsApp.

Pemerintah menurut Bambang Krisnadi wajib memberikan pinjaman dengan bunga rendah tanpa agunan, pengenalan teknologi, pengolahan, pemasaran, serta jejaring.

“Sebagai pelaku usaha mandiri yang menggerakkan perekonomian mikro dan makro, diharapkan taraf hidup warga Gunungkidul meningkat,” ucap Bambang Krisnadi. (Bambang Wahyu)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.