WONOSARI, Kamis Kliwon – Menurut Sujoko, M.Si., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Kabupaten Gunungkidul, (14/2/2019), anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2019 dipastikan turun bulan Maret.
Dia mengatakan, dana telah tersedia tetapi soal transfer ke daerah butuh proses bertahap.
“Tahun anggaran 2019 pemerintah pusat menambah besaran ADD. Tahun 2018 Rp 117.574.520.000, 00 dan tahun 2019 menjadi Rp 136.052.131.100,00, naik sebesar 18 miliar lebih,” kata dia.
Baca juga:
Tiga Desa Pusat Industri Batik Dibantu 3.000 Bibit Pewarna Alami
Kenaikan sekitar 16 persen bakal berdampak pada penambahan di masing-masing desa antara 100 hingga 200 juta rupiah.
Sujoko menambahkan, syarat penggunaan dana desa, setiap desa harus sudah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Penyusunan APBDes tepat waktu merupakan kunci kelancaran pengelolaan keuangan desa. Dana desa akan diluncurkan setiap bulan, jika terjadi keterlambatan pengelolaan di setiap bulan akan berdampak pada bulan selanjutnya.
“Tim monitoring dibantu pemerintah kecamatan terus mengawasi APBDes,” tegas Sujoko.
Baca juga:
Bupati Gunungkidul Berpesan, Di Tahun Politik ASN Dan CPNS Harus Netral
ADD menurut Sujoko arahnya untuk ekonomi produktif. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan konsumtif.
Setiap desa agar meningkatkan manajemen pengelolaan agar semakin sempurna sesuai pedoman yakni, transparan, akuntabel. Redaksi
GUNUNGKIDUL-SENIN KLIWON, Persoalan tata kelola pendapatan sektor pariwisata khususnya wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul, masih…
TANJUNGSARI - SENIN KLIWON, Rumah milik Karim (71) warga Padukuhan Panggang 02/10, Kalurahan Kemiri, Kapanewon…
YOGYAKARTA-SENIN KLIWON, Lintas generasi alumni Universitas Janabadra (UJB) Yogyakarta menggelar acara halalbihalal nasional di Swiss-Belresidences…
YOGYAKARTA - MINGGU WAGE, warga Dusun Tiyasan, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, provinsi DIY…
WONOSARI - SABTU PON, Sebuah tamparan keras institusi pemerintahan kembali terjadi. Kali ini RDS alias…
GUNUNGKIDUL – RABU KLIWON, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana…