WONOSARI, Minggu Kliwon – KPP Pratama Wonosari memonitor dan mengevaluasi kewajiban bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Gunungkidul. Sesuai Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Peraturan Perpajakan, bendahara OPD wajib melakukan pemungutan pajak, baik PPN maupun PPh.
Jumat, (24/11) silam, berkat kerjasama antara KPP Pratama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul bendahara OPD koplit hadir.
Dalam sambutannya, Kepala KPP Pratama Wonosari, Taufiq. SE, MT menyampaikan, bendahara OPD wajib melakukan pemotongan dan pemungutan pajak PPN maupun PPh terhutang 2017.
Lebih lanjut ia mengatakan, bendahara OPD dalam mengelola keuangan negara harus berkah dan aman regulasi.
“Dari sisi keyakinan keagamaan tidak ada upaya penistaan, secara ketentuan perundang-undangan perpajakan tunduk dan patuh,” paparnya, (26/11).
Menyikapi akhir tahun 2017, bendahara OPD harus membuat prognosa angka penyerapan anggaran.
“Prognosa pembayaran belanja dan besaran pajak yang harus dipungut untuk disetor ke kas negara,” pungkasnya.
Reporter: W. Joko Narendro
GUNUNGKIDUL - SELASA PAHING, Salah satu putra terbaik Gunungkidul, sekaligus tokoh politik senior, Drs. HM.…
YOGYAKARTA - MINGGU KLIWON, PT AGRINAS Palma Nusantara (Persero) menjalin kerja sama dengan CV Smart…
GUNUNGKIDUL - SABTU WAGE, Dugaan kasus malpraktik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari, yang menimpa…
GUNUNGKIDUL - SABTU WAGE, Veda Ega Pratama berhasil mencetak sejarah besar bagi dunia balap motor…
GUNUNGKIDUL— KAMIS PAHING, Di tengah persoalan kekeringan yang terus terjadi pada setiap tahun, kebutuhan air…
GUNUNGKIDUL - SELASA KLIWON. Upacara adat tradisi pembukaan Cupu Kyai Panjala dilaksankan pada hari ini,…