Metodologi BPS Dianggap Kurang Peduli Terhadap Kerja Keras Petani

WONOSARI, Sabtu Kliwon, -Menanggapi data angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, yang belum lama ini dilaporkan kepada Bupati, Dr. Immawan Wahyudi, MH menganggap, metodologi ilmiah Badan Pusat Statistik (BPS) kurang memperdulikan kerja keras masyarakat khususnya para petani.

Lebih jauh ia membeberkan bahwa akurasi penilaian belum sejalan dengan realita, sepanjang basis metodologi penilaian BPS tidak memasukkan nilai-nilai strategis kultural, dan potensi ekonomi real pedesaan, maka Gunungkidul, dan juga Kulonprogo akan tetap berada diatas rata-rata garis kemiskinan DIY, maupun Nasional.

“Garis kemiskinan Gunungkidul terendah di DIY tentu hal itu ada basis nilai yang melatarbelakanginya,” ujarnya, Jumat, (19/01)

Selain itu, lanjutnya, dengan nilai sosio kultural yang damai DIY bertahun tahun menjadi Provinsi yang indeks kesejahteraan rakyatnya tertinggi ketiga di bawah peringkat DKI, dan Bali.

Begitu juga halnya nilai kultural tabungan masyarakat Gunungkidul yang ujudnya adalah ternak, dan tanaman jati, yang nilai ekonomisnya jauh melampaui standar tabungan minimal yakni Rp 250.000,- tidak dimasukkan dalam kategori miskin, tetapi tidak dihitung dalam indeks kemiskinan.

“Maka Gunungkidul dan Kulonprogo selamanya akan menjadi “dua bersaudara” penyandang label kemiskinan tertinggi di DIY,” papar Immawan.

Immawan merasa prihatin, dengan segala metodologi ilmiah BPS yang kurang memperdulikan dan kurang mengapresiasi kerja keras masyarakat, khususnya kaum tani dalam berperan, dan memberikan andil terhadap target capaian pembangunan.

Ungkapanya ini ditujukan kepada BPS Pusat untuk berkenan kiranya melakukan updating konsep dalam menilai dan membuat prosentase indeks kemiskinan agar sejalan dengan kondisi sosio ekonomi pedesan.

Akurasi yang sebenarnya, menurut Immawan, tetap yang bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan tidak memasukkan nilai-nilai strategis kultural sebagai komponen indeks kemiskinan DIY, maka akan dinilai sebagai termiskin di Jawa.

“Artinya ada kontradiksi keras, yang paling sejahtera sekaligus paling miskin di jawa, secara teori ilmiah hasil penilaian yang kontradiktif seperti ini tidak bisa dibenarkan,” kritik Immawan.

Namun ia tetap patuh dan sami’na wa atho’na, karena BPS adalah satu-satunya lembaga legal-formal yang dipercaya oleh negara untuk melakujan berbagai penilaian atau evaluasi keberhasilan pembangunan.

Immawan juga menyampaikan rasa terimakasihnya, kepada Kepala BPS Kabupaten Gunungkidul, yang mana telah melaporkan tentang penurunan angka kemiskinan Gunungkidul.

“Mudah-mudahan dengan sungguh-sungguh memotret kondisi sosio-ekonomi masyarakat Gunungkidul,” harapnya.

Reporter: W. Joko Narendro_ig