Pertanyaan berikutnya, bagaimana supremasi sipil yang didengungkan saat reformasi 1998. Civil Society (masyarakat madani) bisakah terwujud berseiring dengan Kepala Daerah berlatarbelakang militer?.
Dikotomi (pembedaan secara tajam: red) sipil militer, kembali menguat pada perbincangan petang, yang difasilitasi Slamet, S.Pd. MM, anggota DPRD DIY yang Oktober 2019 ini harus pensiun.
Apakah Kandidat Kepala Daerah berlatar belakang militer cukup berpengaruh terhadap kondisi perpolitikan di Gunungkidul? “Itu harus dibuktikan pada Pemilukada Rabu 23 September, 2020,” ujar Bekti.
Pertanyaan Bekti yang terakhir cukup faktual sekaligus aktual, sebab, Suharjono, (wartawan Sindo Jawa Tengah DIY) mengemukakan, bahwa tokoh sipil seperti Bambang Wisnu Handoyo, secara personal juga mengincar posisi Gunungkidul-1.
Tentunya, demikian kesimpulan sementara diskusi terbatas malam itu, Pemilukada Gunungkidul, Rabu 23 September 2020 akan sangat menarik, karena merupakan perhelatan politik pertama antara sipil dan militer. (Bambang Wahyu Widayadi)
