WONOSARI, Selasa Kliwon – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 berada di paruh jalan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memprioritaskan dua hal, penurunan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
Baca juga:
Momen Car Free Day KPUD Dan Bawaslu Launching PIP
Fokus yang tidak kalah penting menyangkut peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, penyediaan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dan mendorong terwujudnya iklim investasi.
Hal tersebut disampaikan Bupati Gunungkidul Hj. Badingah, S.Sos melalui Wakil Bupati (Wabup) Dr. Immawan Wahyudi, M.Hum dalam Forum Perangkat Daerah dan Gabungan Perangkat Daerah (FPDGPD) Kabupaten Gunungkidul, Senin, (18/02).
Baca juga:
Lima Windu Kelahiran SMP Negeri II Patuk Ditandai Peresmian Mushola
Menurut Badingah, beberapa program dan kegiatan strategis yang mendesak hendaknya terus diitensifkan, sehingga dapat mewujudkan sinergi antar program dan kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah.
“Oleh karena itu perlu pencermatan dan penajaman indikator, target kinerja program, dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah,” ungkapnya.
Baca juga:
Turunkan Angka Kemiskinan, Perangi Peredaran Narkoba Tanggungjawab Bersama
Bupati mengingatkan jajaranya, Visi RPJMD 2016-2021, tahun 2020 pembangunan pariwisata diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat Gunungkidul.
“Pariwisata harus berdampak nyata pada peningkatan pendapatan masyarakat secara merata dan berkeadilan,” tegasnyah.
Baca juga:
Tiga Desa Pusat Industri Batik Dibantu 3.000 Bibit Pewarna Alami
Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Bappeda Kabupaten Gunungkidul, Wahyu Ardi Nugroho, S.STP, MA menyampaikan, maksud dan tujuan dilaksanakan FPDGPD untuk menyelaraskan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan usulan program kegiatan hasil musrenbang RKPD di Kecamatan.
“Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah adalah tujuan utama,” jelas Wahyu Ardi.
Dia menambahkan, rancangan program kerja Perangkat Daerah yang sudah dimuthakirkan menjadi prioritas kegiatan menyesuaikan dana yang tersedia, baik APBD Kabupaten , APBD Propinsi maupun APBN. Ag/ig
